Saturday, 05 December 2020
  • >
  • >

Beranda

Putra Bupati Pangkep Pertanyakan Lambannya Penyaluran PKH di Kepulauan

  • Category: Beranda
  • Published: Monday, 23 November 2020 01:46

Pangkep.kab -- Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sofyan Syam pertanyakan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga miskin di Kabupaten Pangkep yang belum tersalurkan dari Dinas Sosial Sulawesi Selatan. Itu disampaikan dalam rapat pembahasan Ranperda APBD tahun 2021.

“Tahun 2020 merupakan tahun politik. Banyak warga ditekan. Sehingga dua kecamatan di Kabupaten Pangkep tidak mendapat bantuan PKH. Tolong ini menjadi perhatian Dinas Sosial,”kata Sofyan, Jumat 20 November 2020.

Dua kecamatan itu adalah Liukang Tangayya dan Kalmas. Yang merupakan daerah kepulauan di Kabupaten Pangkep.

“Saya berharap ini ditindaklanjuti,”tutur putra Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid.

Menurutnya, dua kecamatan itu tidak terakomodir soal bantuan ini. Padahal jumlah penduduknya cukup banyak. Untuk Kecamatan Liukang Tangayya saja sekitar 20 ribu lebih.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Kasmin mengatakan, soal PKH bukan kewenangan provinsi melainkan pemerintah pusat.

“Kami hanya menerima data dari Kabupaten / Kota. Selanjutnya diteruskan ke Kementerian Sosial,”jelasnya. (Mcpangkajene)

 

Terima Sertifikat Akreditasi dari KPU Pangkep, LP2TRI Siap Kawal Pilkada Berkualitas

  • Category: Beranda
  • Published: Monday, 23 November 2020 01:42

Pangkep.kab -- KPU Kabupaten Pangkep melakukan penyerahan sertifikat  kepada Lembaga pemantau yang telah lolos akreditasi KPU Kabupaten Pangkep.

Penyerahan dilakukan oleh Kasubag Teknis dan Humas KPU Kab. Pangkep, Rosmawaty ke ketua DPC Lembaga Pemantau Penyelenggara  Triaspolitika ( LP2TRI ) Pangkep, H. Muharram, didampingi oleh bendahara DPC LP2TRI di Kantor KPU Pangkep, Kamis, 19 November 2020.

Akreditasi tersebut diberikan setelah KPU Pangkep melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran serta rekam jejak dari Lembaga Pemantau Penyelenggara  Triaspolitika ( LP2TRI ).

Turut hadir dalam penyerahan akreditasi Ketua DPD Lembaga Pemantau Penyelenggara  Triaspolitika ( LP2TRI ) Provinsi Sulawesi Selatan, Muh. Ridwan SH, menyatakan, bahwa hasil pantauan lembaganya, Pangkep sebagai Daerah yang melaksanakan Pilkada menjadi salah satu wilayah zona merah timbulnya kecurangan. Karena itu, Lembaganya akan hadir untuk bersinergi dnegan pihak penyelenggara dalam melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya kecurangan pada Pilkada.

"LP2TRI ingin mewujudkan Pilkada berkualitas, agar Kepala Daerah yang terpilih merupakan Pemimpin yang berintegritas. Sehingga akan mendorong pembangunan di Pangkep lebih baik dan menyejahtetahkan masyarakat", terangnya.

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan bahwa ada empat prinsip utama yang harus dipegang dalam pelaksanaan Pilkada, yakni jujur, adil, mandiri dan akuntabel. Dengan empat hal ini, menurutnya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan visioner dalam membangun daerahnya.

"Kita berharap Pilkada berlangsung tertib, terkhusus di Pangkep LP2TRI hadir untuk mencegah adanya oknum yang bermain. Kita ingatkan, bahwa kecurangan dalam Pilkada akan berurusan dengan sanksi Pidana. Dan semoga hadirnya Tim dari LP2TRI bisa menekan praktik kecurangan, sehingga masyarakat nantinya mendapat Bupati dan Wakil Bupati yang siap membangun Pangkep", tegasnya. (Mcpangkajene)

Subcategories

Statistik Pengunjung

1237769
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu lalu
Bulan ini
Bulan lalu
Total Pengunjung
1981
2318
18603
1201770
13839
71361
1237769

Your IP: 114.7.195.129
2020-12-05 21:57

Pengunjung

We have 27 guests and no members online

Kontak Kami

  • 0410-
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  www.pangkepkab.go.id
google maps api key